Sumber-sumber historis untuk periode sebelum abad ke-19 amat terbatas untuk dapat menggambarkan kondisi masyarakat di pegunungan Meratus khususnya dan Kalimantan Selatan umumnya secara rinci. Meskipun demikian, dengan bukti-bukti yang ada seperti candi-candi tua, dan cerita-cerita dalam Hikajat Bandjar (Ras 1968) dapat dikatakan bahwa pada sekitar abad ke- 14 sudah ada kerajaan Hindu di wilayah ini, yang kemungkinan mendapat dukungan Kerajaan Majapahit di Jawa. Pada abad ke-16, melalui konflik internal kerajaan Banjar yang berpusat di delta Sungai Barito, seorang Pangeran berhasil merebut kembali kekuasaan yang dirampas oleh pamannya dengan bantuan Kerajaan Islam Demak. Konsesi dari keberhasilan ini adalah, sang pangeran beserta rakyatnya masuk Islam. Pangeran Samudera, yang kemudian berubah nama menjadi Suriansyah (w.1550) ini tercatat sebagai raja Muslim pertama di Kesultanan Banjar, dan sejak itulah tampaknya Islam menjadi identitas suku Banjar. Sedangkan orang Meratus adalah “mereka yang berada di luar Islam dan pendukung politikny—tetapi mereka tidak berada di luar konteks hubungan politik dan ekonomi daerah” (Tsing 1998: 57-58).
Orang-orang Meratus sejak lama dikenal sebagai peramu hasil hutan untuk pasar dunia. Raja yang berkuasa di delta Sungai Barito berupaya mengatur perdagangan ini. Tampaknya sejak masa itu, orang-orang ‘Banjar’ sudah berperan sebagai pedagang perantara antara orang-orang Meratus dan para pembeli dari luar. Hal ini antara lain karena orang Banjar menguasai pelabuhan di tepi sungai Barito. Ketika perkebunan lada makin marak di abad ke-17 dan 18, orang-orang Banjar mulai berekspansi ke sekeliling Meratus. Tetapi orang Meratus tidak terdorong ikut serta dalam perkebunan itu, karena hasil hutan yang mereka kumpulkan tetaplah penting. Sementara itu, kelak ketika tahun 1920-an, wilayah Kalsel menjadi kaya dengan karet (yang pertama kali ditanam tahun 1904), orang orang Banjar sempat mendesak mundur orang-orang Meratus dengan perkebunan karet (Tsing 1998: 58-59).
Posisi politis orang Meratus adalah sebagai rakyat yang tunduk dan mendukung Kerajaan Banjar. Ini dibuktikan dalam sejarah lisan orang Meratus yang menyebutkan ritual-ritual untuk menghormati Kerajaan Banjar. Pada abad 19, orang-orang Meratus membayar upeti kepada raja Banjar dalam bentuk emas. Namun, dalam hubungan dengan ‘tuan Banjar’ ini, orang Meratus tidak selalu aman. Menurut Tsing, alih-alih orang Meratus memburu kepala orang Banjar, yang terjadi justru sebaliknya. Ketika raja Banjar mendirikan bangunan umum, kepala orang Meratus dijadikan penopangnya. Ketakutan terhadap pemerintah sebagai pemburu kepala ini bahkan muncul kembali tahun 1981 ketika mesin pengeboran minyak Pertamina, yang jaraknya dari Meratus sekitar 70 km ke utara, tidak berfungsi. Desas-desus mengatakan, pemerintah memerlukan kepala manusia untuk memperbaiki mesin itu. Orang-orang Meratus pun ketakutan (Tsing 1998: 60; 121-122).
Hasil-hasil hutan dan sumber daya alam lainnya tampaknya merupakan magnet yang menarik kedatangan orang-orang Eropa ke wilayah Kalsel. Menurut Helius Sjamsuddin (2001), sebenarnya kontrak-kontrak perdagangan antara VOC dan kesultanan Banjar sudah dimulai sejak akhir abad ke-16. Pada abad ke-17 dan 18, VOC sudah mulai melancarkan aksi-aksi kekerasan di dalam wilayah Kesultanan Banjar. Sejak masa itu interaksi antara VOC dan kesultanan silih berganti antara konflik dan akomodasi. Pada abad ke-19, kekuasaan Belanda semakin menancap kuat di wilayah ini. Pada paruh kedua abad ke-19, terjadi konflik internal di istana Kesultanan Banjar, yang melibatkan Belanda dalam penentuan putra mahkota. Dalam konflik itu, pada 1860 pihak Belanda akhirnya memutuskan untuk menghapuskan Kesultanan Banjar. Pada masa itu pulalah meletus Perang Banjar yang berkepanjangan (1859-1906).
Ketika terjadi Perang Banjar itu, orang-orang Meratus tetap merupakan subyek yang marjinal. Di sisi lain, seperti yang juga akan terjadi di masa-masa selanjutnya, pegunungan Meratus dengan hutannya yang lebat dan sulit dijangkau selalu menjadi tempat pelarian yang aman bagi pasukan Banjar. Ketika tentara Jepang menyerbu wilayah ini tahun 1942 dan mengalahkan Belanda, orang orang Meratus juga menyaksikan mereka lalu-lalang melintasi wilayah ini. Hal serupa berlanjut ketika tentara Belanda kembali ingin menguasai wilayah ini usai Perang Dunia II. Gerakan gerilyawan bersenjata orang-orang Banjar, yang dipimpin oleh Hassan Basry, memasuki daerah Meratus pula sebagai basis persembunyian. Akhirnya, gerakan pemberontakan orang-orang Banjar yang dipimpin Ibnu Hadjar pada pertengahan 1950-an dengan Islam sebagai ideologi, juga menjadikan Meratus sebagai tempat persembunyian. Dalam semua kejadian politik tersebut, orang-orang Meratus lebih banyak berperan sebagai penonton, dan dalam beberapa kasus, malah menjadi korban kekerasan (Tsing 1998: 60-61).
Pemberontakan Ibnu Hadjar dapat dihancurkan oleh pemerintahan Soekarno pada 1965. Pada tahun yang sama, rejim Soekarno mulai goyah dan akhirnya jatuh untuk digantikan oleh rejim Orde Baru di bawah pimpinan Jenderal Soeharto. Menyusul kudeta gagal pada September 1965, militer di bawah kendali Soeharto melaksanakan penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap pendukung PKI (Partai Komunis Indonesia). Aksi militer ini juga berlaku di Meratus, dan beberapa orang Meratus turut ditangkap dan dipenjarakan. Kehadiran militer di daerah ini tetap mencolok di masa-masa selanjutnya, antara lain karena mulai dibukanya perusahaan-perusahaan penebang kayu yang melibatkan sejumlah elit tentara. Selain itu, orang-orang Meratus kemudian menjadi obyek proyek pemerintah yang disebut ‘pembangunan’. Dalam hal ini, pemerintah mencoba melakukan intervensi terhadap kehidupan orang-orang Meratus melalui program Keluarga Berencana, pembentukan lembaga-lembaga pemerintahan, pemukiman kembali (resettlement), pembuatan jalan-jalan dan pendidikan. Partai pemerintah, Golkar, juga berjaya di wilayah ini.
Tsing (Anna Lowenhaupt Tsing) mencatat, banyak dari kebijakan pembangunan itu, yang tidak memedulikan kearifan-kearifan lokal orang Meratus. Pada dekade 1990-an, pegunungan Meratus, khususnya Kecamatan Loksado, mulai dikembangkan oleh pemerintah sebagai obyek wisata alam. Pemerintah juga mencoba membangkitkan ritus-ritus keagamaan Meratus untuk menarik para wisatawan. Seperti yang akan kita lihat, berbagai perkembangan di masa Orde Baru ini, cukup besar pengaruhnya terhadap perkembangan sosial budaya dan politik di kawasan ini di masa Reformasi, khususnya di Kecamatan Loksado yang menjadi fokus penelitian ini.
Sumber: Badingsanak Banjar-Dayak. Identitas Agama dan Ekonomi Etnisitas di Kalimantan Selatan. Mujiburrahman, Alfisyah, Ahmad Syadzali. Riset Kolaborasi Program Knowledge Based Pluralism CRCS Universitas Gadjah Mada.